Hubungan Hukum Pajak Dengan Hukum Perdata

 

A. Latar Belakang

Hukum pajak yang merupakan bagian dari hukum publik tidak dapat dapat berdiri sendiri karena tidak semua istilah atau definisi diatur khusus dalam hukum pajak itu sendiri. Seringkali istilah atau definisi harus merujuk kepada disiplin ilmu hukum yang lain seperti hukum perdata dan hukum pidana, sehingga dalam cara memahami hukum pajak seringkali harus mempelajari dan memahami hukum perdata dan hukum pidana sebagai rujukan. Dalam kaitan hukum perdata , hukum pajak selalu mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan pebuatan hukum perdata. Dalam kaitan hukum pidana, hukum pajak juga berisi ancaman pidana kepada WP yang melanggar ketentuan perpajakan dan dalam penegakannya harus merujuk dengan ketentuan hukum pidana. Dalam tulisan ini yang dibahas hanya sebatas kaitan antara hubungan hukum pajak khususnya KUP 1984 beserta perubahannya dan UU PPh 1984 beserta perubahannya dengan KUH Perdata yang berlaku di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan hukum pajak, baik Wajib Pajak dan Fiskus mempunyai pengertian dan pemahaman yang sama khususnya mengenai subjek pajak dan objek pajak.

B. Pembahasan

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah (Fiskus) sebagai pemungut pajak dengan masyarakatnya yaitu para Wajib Pajak. Hukum pajak menganut prinsip pemajakan terjadi kalau terpenuhi 2 syarat yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Baik syarat objektif maupun syarat subjektif berkaitan erat dengan ketentuan hukum perdata. Berikut pembahasan hubungan hukum pajak dengan hukum perdata dalam kaitan syarat objektif dan syarat subjektif.

  1. Syarat Subjektif

Persyaratan subjektif sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUP 1984dan perubahannya adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Dalam ketentuan UU PPh 1984 dan perubahannya yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Dalam KUH Perdata diatur bahwa subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Dan yang menjadi subjek hukum adalah manusia/orang pribadi (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon). Namun ada kekhususan yaitu dalam penetapan Bentuk Usaha Tetap sebagai subjek pajak tersendirikarena Bentuk usaha tetap dapat berbentuk orang pribadi (natuurlijke persoon) atau Badan hukum (rechts persoon) walaupun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan diperlakukan sebagai Wajib Pajak badan.

a. Syarat subjektif orang pribadi

Menurut Penjelasan Pasal 2 ayat 3 UU PPh 1984 beserta perubahannya diatur subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada diIndonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia danmempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jadi syarat subjektif orang pribadi adalah dia bertempat tinggal atau berada. Dalam UU PPh 1984 tidak menguraikan definisi tempat tinggal secara khusus, oleh karena itu perlu merujuk pengertian tempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUH Perdata adalah setiap orang diangggap mempunyai tempat tinggalnya, dimana ia menempatkan pusat kediamannnya. Dalam hal tidak adanya tempat tinggal yang demikian, maka tempat kediaman sewajarnya dianggap tempat tinggal.

b. Syarat subjektif badan

Dalam penjelasanPasal 2 ayat 3 UU PPh 1984 beserta perubahannya disebutkannya pengertian badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usahamilik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasikolektif dan bentuk usaha tetap.Dari unsur yang meliputi pengertian badan, penulis mecermati pengertian persekutuan dan perkumpulan yang tidak diatur lebih lanjut dalam penjelasan UU PPh 1984.

Dalam Pasal 1618 KUH Perdata disebutkan bahwa   persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Lebih lanjut Pasal 1619 KUH Perdata disebutkan segala persekuituan harus mengenai suatu usaha yang halal, dan harus dibuat untuk manfaat bersama. Oleh karena itu khusus persekutuan yang termasuk wajib pajak badan adalah persekutuan yang dibentukl untuk tujuan yang halal bila merujuk pada ketentuan KUH Perdata.

Pasal 1653 KUH Perdatamenyebutkanbahwaperkumpulandimaksudkan selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulanitu diadakan atau diakuisebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkeumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan atau telahdidirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang ataukesusilaan baik. Dalam hal ini khusus untuk perkumpulan yang didirikan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

c. Syarat subjektif warisan yang belum dibagi

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU PPh 1984 beserta perubahannya mengatur bahwa warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakansubjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukanwarisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaanpajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 833 KUH Perdata disebutkan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atassemua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Konsekuensi menurut KUH Perdata diberlakukan dalam hukum pajak yaitu Ps.2 ayat (1) UU PPh 1984 beserta perubahannya bahwa “ yang menjadi subjek pajak adalah warisan yang belum terbagi.

2. Syarat Objektif

Syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KUP beserta penjelasannya adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lebih lanjut dlam Pasal 4 UU PPh 1984 beserta perubahannya mengatur “Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, ”. Salah satu bentuk penghasilan adalah (pasal 4 ayat 1 huruf d UU PPh 1984 beserta perubahannya) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta mislnya jual beli. Perbuatan hukum jual beli menjadi dasar timbulnya penghasilan atau objek pajak yang menjadi dasar berlakunya hukum pajak. Sifat hukum perdata yang terjadi antara penjual dan pembeli menjadi dasar berlakunya hukum pajak.

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata yang dimaksud jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satumengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yanglain untuk membayar harga yang dijanjikan.Menurut Pasal 1458 KUH Perdata yang diamksud Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelahorang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut besertaharganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belumdibayar.

C. Kesimpulan dan Saran.

a. Dari uraian di atas jelas dalam beberapa istilah dalam hukum pajak khusunya UU KUP 1984 beserta perubahannya dan KUP 1984 besertata perubahannya perlu merujuk kepada pengertian dalam ketentuan hukum perdata.

b. Beberapa istilah yang dibahas dalam pembahasan subjek pajak dan objek pajak yang di KUH Perdata juga diatur adalah pengertian tempat tinggal untuk WP orang Pribadi, penegrtian perkumpulan dan persekutuan untuk WP Badan, pengertian warisan untuk subjep pajak warisan Yang Belum Terbagi, dan pengertian jual beli dalam pembahsan objek pajak.

c.Penulis menyarankan kepada siapa saja yang ingin mempelajari dan memahami ketentuan perundang-ungan perpajakan harus mempelajari dan memahami juga istilah-istilah dalam perundang-undangan perpajakan yang tidak dijelaskan sendiri dalam perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.

Penulis: Bangkit Cahyono http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/21148-hubungan-hukum-pajak-dengan-hukum-perdata

 
error: