Jenis-jenis Hak Atas Kepemilikan Tanah di Indonesia

 

Jenis-jenis hak atas tanah

Hukum kepemilikan tanah di Indonesia dapat dilihat dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang merupakan turunan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kekayaan nasional Bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal kepemilikan tanah, konsepsi hukum tanah nasional menyatakan tanah di seluruh Indonesia adalah milik Bangsa Indonesia, yang sekaligus menjadi simbol kesatuan bagi keutuhan bangsa dan negara, karenanya tidak dapat diperjual belikan atau diperdagangkan, tidak boleh dijadikan objek penguasaan yang menimbulkan disintegrasi bangsa.

Perseorangan baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dapat mempunyai hak milik atas tanah. Tanah dalam arti sempit adalah permukaan bumi saja, yang diartikan sebagai benda yang menjadi objek hak. Negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya.

Sebagaimana disebutkan Pasal 16 UUPA, hak-hak atas tanah adalah sebagai berikut:

  1. hak milik,
  2. hak guna-usaha,
  3. hak guna-bangunan,
  4. hak pakai,
  5. hak sewa,
  6. hak membuka tanah,
  7. hak memungut-hasil hutan

Dari berbagai hak tersebut, hak milik merupakan hak terkuat atas kepemilikan suatu tanah dan melekat pada seseorang Warga Negara Indonesia serta tidak memiliki jatuh tempo (bersifat kekal). Hak milik dapat dipindahtangankan melalui mekanisme jual-beli dan riwayat pembeli-penjual selalu tercatat pada lembar sertifikat hak milik (SHM).

 Pelepasan hak milik atas tanah kepada Penanam Modal Asing (PMA)

Pelepasan hak milik atas tanah dapat dilakukan dengan akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya, secara notariil atau bawah tangan, yaitu dengan:

  1. akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak atas tanah (dalam hal ini Hak Milik), atau
  2. surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak atas tanah (dalam hal ini Hak Milik) yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau
  3. surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak atas tanah (dalam hal ini Hak Milik) yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Akta/surat dimaksud umumnya berjudul “Pelepasan Hak.” Sesuai kasus, dalam akta/surat pelepasan hak haruslah dicantumkan klausul bahwa pelepasan hak atas tanah (Hak Milik) tersebut dilakukan dengan maksud agar PT. PMA (penanaman modal asing) yang dimaksud memperoleh kesempatan untuk meminta/memohon sesuatu hak atas tanah sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada instansi yang berwenang. Juga dicantumkan besarnya ganti rugi dari PT PMA kepada pemegang hak atas tanah.

Dengan adanya pelepasan hak, maka tanah yang bersangkutan (Hak Milik) menjadi tanah negara. PT PMA dapat mengajukan permohonan hak baru sesuai ketentuan undang-undang dan sesuai keperluannya, sehingga PT PMA yang dimaksud mendapatkan hak atas tanah sesuai ketentuan undang-undang dan sesuai keperluannya.

 

Sumber: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5382/pelepasan-hak-milik

Sumber: http://www.gresnews.com/berita/tips/6303012-tips-hukum-kepemilikan-tanah-di-indonesia

 
error: