Menghitung PBB Pertambangan Mineral dan Batu Bara

 

Ringkasan: PBB terutang untuk objek pajak pertambangan mineral dan batubara dihitung bedasarkan tarif pajak dikalikan dengan NJKP. Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,5% dan NJKP ditetapkan sebesar 40% dari NJOP. NJOP terdiri dari NJOP bumi dan NJOP bangunan. Total NJOP bumi merupakan jumlah seluruh luas bumi dikalikan dengan NJOP bumi per M2. Total NJOP bangunan merupakan jumlah seluruh luas bangunan dikalikan dengan NJOP bangunan per M2. Luas bumi maupun luas bangunan diperoleh dari hasil pengukuran dilapangan atau berdasarkan pada Ijin Usaha yang diberikan. Sementara NJOP per M2 bumi maupun bangunan diperoleh dari hasil konversi nilai bumi maupun bangunan kedalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.03/2014. Nilai bumi dan nilai bangunan diperoleh berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan baik secara individual maupun secara masal.

 Besarnya PBB terutang atas objek pajak sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara dengan mengalikan tarif pajak dengan NJKP. Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% dan NJKP ditetapkan sebesar 40% dari NJOP.NJOP terdiri dari NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. Total NJOP Bumi merupakan jumlah seluruh luas bumi dikalikan dengan NJOP bumi per m2. Total NJOP Bangunan merupakan jumlah seluruh luas bangunan dikalikan dengan NJOP Bangunan per m2. Luas bumi maupun luas bangunan diperoleh dari hasil pengukuran dilapangan atau berdasarkan pada ijin usaha yang diberikan. Sementara NJOP per m2 Bumi maupun Bangunan diperoleh dari hasil konversi nilai bumi maupun bangunan kedalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.03/2014. Nilai bumi dan nilai bangunan diperoleh berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan baik secara individual maupun secara masal.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan (PBBP3) untuk Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 47/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mulai berlaku untuk pengenaan PBB P3 tahun 2016. Dalam peraturan tersebut ditegaskan tentang objek dan subjek PBB pertambangan batubara, tata cara pendaftaran dan/atau pemutakhiran data objek dan subjek pajak,serta bagaimana menghitung besarnya PBB terutang. Besarnya PBB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), dimana besarnya NJKP adalah sebesar persentase tertentu dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Objek dan Subjek Pajak

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara meliputi kegiatan eksplorasi dan operasi produksi yang dilakukan di kawasan yang diberikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau ijin lainnya yang sejenis. Termasuk kedalam kawasan yang digunakan untuk usaha pertambangan mineral dan batubara meliputi areal di luar kawasan yang diberikan ijin tersebut yang terhubung secara fisik dengan areal yang berada di dalam kawasan yang diberikan ijin.

Objek pajak untuk Pertambangan Mineral dan Batu Bara meliputi bumi dan/atau bangunan. Bumi terdiri dari permukaan bumi dan tubuh bumi yang berada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan/atau perairan darat (onshore) dan perairan lepas pantai (offshore). Areal onshore meliputi areal belum produktif, areal tidak produktif, areal emplasemen, areal pengaman, areal produktif, dan areal lainnya. Areal perairan lepas pantai meliputi areal objek pajak offshore dan areal lainnya. Tubuh bumi yang berada dibawahnya dapat berupa tubuh bumi eksplorasi dan operasi produksi.

Bangunan sebagai objek PBBP3 sektor pertambangan mineral dan batubara dapat berupa bangunan umum dan bangunan khusus. Bangunan umum meliputi antara lain bangunan pabrik, gudang, perumahan, perkantoran dan sejenisnya. Bangunan khusus meliputi jalan yang diperkeras (jalan komplek), dermaga/pelabuhan, landasan pesawat, cerobong, konveyor, pipa, silo, tangki, kilang, dan yang sejenis.

Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut diatur bahwa yang menjadi subjek Pajak PBBP3 sektor pertambangan mineral dan batubara adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memilki suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan objek pajak PBB P3 sektor pertambangan mineral dan batubara. Atau dengan kata lain yang menjadi subjek pajak atas PBB P3 sektor pertambangan mineral dan batubara adalah orang atau badan yang memperoleh ijin usaha pertambangan.

Tata Cara Penghitungan Pajak Terutang

Besarnya PBBP3 terutang sektor pertambangan mineral dan batubara dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB dengan NJKP. Tarif PBB sebagai mana diatur dalam pasal 5 UU Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sttd UU Nomor 12 tahun 1994 (UU PBB) sebesar 0,5%. NJKP ditetapkan sebesar 40% dari NJOP, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB.

NJOP terdiri dari NJOP bumi dan NJOP bangunan. NJOP bumi meliputi NJOP permukaan bumi, NJOP tubuh bumi eksplorasi, dan NJOP tubuh bumi operasi produksi. Besarnya NJOP permukaan bumi dihitung dari hasil perkalian antara luas areal permukaan bumi dengan NJOP per m2. Besarnya NJOP tubuh bumi eksplorasi dihitung dari luas Wilayah Ijin Pertambangan dikalikan dengan NJOP per m2 dan besarnya NJOP tubuh bumi operasi produksi dihitung dari luas Wilayah Ijin Pertambangan dikalikan dengan NJOP per m2.

NJOP per m2 merupakan hasil konversi dari nilai bumi per m2 kedalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB. Nilai bumi diperoleh berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara individual ataupun masal. Nilai bumi per m2diperoleh dari hasil bagi antara nilai bumi dengan luas bumi.

NJOP Bangunan dihitung dari luas keseluruhan bangunan dikalikan dengan NJOP per m2 bangunan. Luas keseluruhan bangunan meliputi luas bangunan umum dan bangunan khusus. NJOP per m2bangunan diperoleh dari hasil konversi nilai keseluruhan bangunan per M2 kedalam klasifikasi bangunan sebagai mana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.03/2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB. Nilai keseluruhan bangunan per m2 diperoleh dengan membagi nilai keseluruhan bangunan dengan luas keseluruhan bangunan. Nilai bangunan diperoleh dari hasil penilaian terhadap masing-masing unit bangunan.

Contoh penghitungan PBB terutang:

PBB Terutang             = Tarif x NJKP

= 0,5% x (40% x (NJOP bumi + NJOP bangunan))

Perhitungan NJOP per m2permukaan bumi:

No Peruntukan Areal Luas (M2) Nilai Bumi(Rp) Nilai Bumi Per m2(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5 = 4:3)
1 Areal Produktif 100.000 130.000.000.000 1.300.000
2 Areal Belum Produktif
a. Areal Cadangan Produksi 25.000 10.625.000.000 425.000
b. Areal Belum Dimanfaatkan 50.000 18.250.000.000 365.000
3 Areal Tidak Produktif 10.000 920.000.000 92.000
4 Areal Emplasemen 12.000 11.760.000.000 980.000
5 Areal Pengamanan 5.000 2.250.000.000 464.000
6 Areal di Luar Ijin 3.000 1.200.000.000 394.000
Jumlah 205.000 175.005.000.000 853.683
Hasil Konversi Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 139/PMK.03/2014 Kelas 048 ditetapkan NJOP per m2: Rp857.000

 

Perhitungan NJOP Per m2tubuh bumi yang ada di bawahnya:

No Peruntukan Areal Luas Wilayah Ijin Pertambangan

(M2)

Nilai Bumi Per M2 (Rp) Nilai Bumi(Rp)
(1) (2) (3) (4) 5:(3×4)
1 Tubuh bumi eksplorasi 1.000.000 140 *) 140.000.000
2 Tubuh bumi operasi produksi 750.000 11.458 *) 8.593.500.000
Jumlah 1.750.000 4.991 8.733.500.000
Hasil Konversi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.03/2014 Kelas 161 ditetapkan NJOP per M2: Rp 5.000

Catatan: *) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-17/PJ/2015

 

Perhitungan nilai per M2 bangunan umum:

No Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Luas(M2) Nilai Bangunan(Rp) Nilai Bangunan per M2(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5=4:3)
1 Perkantoran 1 1.000 3.150.000.000 3.150.000
2 Perkantoran 2 750 2.250.000.000 3.000.000
3 Gudang 1 2.000 3.200.000.000 1.600.000
4 Gudang 2 3.000 4.800.000.000 1.600.000
5 Gudang 3 2.500 4.050.000.000 1.620.000
6 Bangunan Parkir 1.000 1.400.000.000 1.400.000
7 Tangki Minyak 100 225.000.000 2.250.000
8 Perumahan 1 250 675.000.000 2.700.000
9 Perumahan 2 300 810.000.000 2.700.000
10 Perumahan 3 500 1.250.000.000 2.500.000
Jumlah 11.400 21.810.000.000 1.913.158

 

Perhitungan nilai per M2 bangunan khusus:

No Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Luas

(M2)

Nilai Bangunan

(Rp)

Nilai Bangunan per M2(Rp)
1 Perkerasan Jalan (Jl Komplek) 12.000 14.400.000.000 1.200.000
2 Dermaga 1.000 3.400.000.000 3.400.000
3 Cerobong 80 240.000.000 3.000.000
4 Konveyor 15.500 13.950.000.000 900.000
5 Pipa 1.200 1.080.000.000 900.000
6 Silo 750 675.000.000 900.000
7 Tangki 200 400.000.000 2.000.000
8 Kilang Minyak 200 500.000.000 2.500.000
Jumlah 30.930 34.645.000.000 1.120.110

NJOP per M2 bangunan dihitung berdasarkan jumlah seluruh nilai bangunan dibagi jumlah seluruh luas bangunan. Hasil bagi tersebut dikonversi kedalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.03/2014. Berdasarkan data tersebut di atas, besarnya NJOP per M2 bangunan dihitung sebagai berikut:

No Jenis Bangunan Luas

(M2)

Nilai Bangunan(Rp) Ket
1 Bangunan Umum 11.400 21.810.000.000
2 Bangunan Khusus 30.930 34.645.000.000
Jumlah 42.330 56.455.000.000
Nilai Bangunan Per M2 1.333.688
Hasil Konversi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.03/2014 Kelas 062 ditetapkan NJOP per M2: Rp1.300.000

Perhitungan PBB terutang atas data objek pertambangan mineral dan gas bumi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Objek Pajak Luas (M2) Kelas NJOP/ M2

(Rp)

Total NJOP

(Rp)

Bumi 205.000 048 857.000 144.155.000.000
Tubuh Bumi 1.750.000 161 5.000 8.750.000.000
Bangunan 42.330 62 1.300.000 55.029.000.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 207.894.000.000
NJOP tidak kena pajak 0
NJOP untuk menghitung PBB 207.894.000.000
NJKP 40% x 207.894.000.000 83.157.600.000
PBB terutang 0,5% x 83.157.600.000 415.788.000

Besarnya PBB terutang disampaikan kepada wajib pajak dengan diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 47/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dinyatakan bahwa SPPT atas PBB Mineral dan Batu Bara terdiri dari SPPT untuk onshore, SPPT untuk offshore, atau SPPT untuk tubuh bumi.

 Kesimpulan

PBB terutang untuk objek pajak pertambangan mineral dan batubara dihitung bedasarkan tarif pajak dikalikan dengan NJKP. Tarif pajak ditetapkan sebesar 0,5% dan NJKP ditetapkan sebesar 40% dari NJOP. NJOP terdiri dari NJOP bumi dan NJOP bangunan. Total NJOP bumi merupakan jumlah seluruh luas bumi dikalikan dengan NJOP bumi per M2. Total NJOP bangunan merupakan jumlah seluruh luas bangunan dikalikan dengan NJOP bangunan per M2. Luas bumi maupun luas bangunan diperoleh dari hasil pengukuran dilapangan atau berdasarkan pada Ijin Usaha yang diberikan. Sementara NJOP per M2 bumi maupun bangunan diperoleh dari hasil konversi nilai bumi maupun bangunan kedalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.03/2014. Nilai bumi dan nilai bangunan diperoleh berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan baik secara individual maupun secara masal.

Penulis: I Wayan Sukada, Widyaiswara BDK Denpasar.  (http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/22868-menghitung-pbb-pertambangan-mineral-dan-batu-bara)

 
error: