Pemerintah Jamin Kepastian Badan Hukum Ketenagalistrikan

 

Pemerintah memberi kesempatan kepada swasta untuk berpartisipasi di sektor ketenagalistrikan. Hal ini dinilai penting untuk mengembangkan rasio elektrifikasi nasional. Untuk itu, Kementerian ESDM telah mengeluarkan tiga aturan teknis dalam rangka menarik minat investasi di sektor ketenagalistrikan.

Ketiga aturan itu adalah Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, Permen ESDM No. 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika. Kemudian, Permen ESDM No. 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.

“Semua regulasi itu agar pihak swasta yakin dengan badan hukum di sektor ketenagalistrikan. Selama ini mereka masih ragu terkait badan hukumnya,” ujar Direktur Teknik Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Agus Tribisono, di Jakarta, Jumat (17/1).

Agus menjelaskan, yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2013 meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dengan skema kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Aturan ini juga memuat tata cara perizinan usaha jasa penunjang tenaga listrik, mulai jasa konsultasi, pembangunan dan pemasangan, hingga sertifikasi tenaga teknik dan sertifikasi badan usaha.

Sementara, Permen ESDM No. 36 Tahun 2013 memuat tata cara pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informatika. Permen tersebut menjamin aktivitas kelistrikan tidak mengganggu keberlangsungan penyedia tenaga listrik dengan memanfaatkan penyangga jalur serat optik, konduktor, kabel pilot.

“Izin pemanfaatan jaringan untuk telematika diberikan kepada pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik,” ujarnya.

Sedangkan Permen ESDM No. 38 Tahun 2013 mengatur pemberian kompensasi yang pada prinsipnya kompensasi diberikan tanpa melepas hak kepemilikan atas tanah, bangunan dan taman. Agus mengatakan,penilaian harga pasar atas tanah, bangunan dan tanaman dilakukan oleh pihak independen. Berdasarkan penilaian tersebut, dimasukkan ke dalam formula penghitungan kompensasi yang ditetapkan.

“Dengan menggunakan skema tersebut, besaran nilai yang diterima masyarakat akan lebih baik dari besaran nilai kompensasi sebelumnya,” ujarnya.

Koordinator Strategi Pembangunan Rendah Emisi Kelompok Studi Pusat Perubahan Iklim Indonesia (ICCC), Artissa Panjaitan, mengingatkan tingkat ketersediaan listrik di Indonesia baru mencapai 75 persen. Bahkan,di antara angka tersebut masih banyak yang belum terlayani selama 24 jam. Sementara itu, 25 persen sisanya atau sekira 15 juta rumah tangga di Indonesia belum mendapat pasokan listrik.

“Pemerintah harus segera mencari peminat untuk berinvestasi membangun sistem pembangkit listrik di daerah-daerah terpencil. Kira-kira 30 miliar dolar AS investasi perlu diundang untuk melayani listrik di daerah terpencil namun pertumbuhan pembangunannya bisa mencapai enam miliar dolar AS per tahun,” ujarnya.

Menurut Artissa, pasokan listrik di daerah juga dinilai dapat menunjang upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi serta kesatuan nasional. Investasi pasokan listrik ke daerah dalam bentuk pembangunan sistem pembangkit dinilai akan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Terlebih lagi, meningkatkan efisiensi permintaan listrik tanpa harus terpusat di wilayah-wilayah tertentu.

Ia juga meyakini investasi ketenagalistrikan akan membawa keuntungan bagi semua pihak. Menurutnya, investasi sektor ini tak hanya menguntungkan masyarakat dan pemerintah tetapi juga menguntungkan bagi investor.

“Investor bisa cepat kembali modalnya, ekonomi masyarakat terbangun cepat dan pemerintah mendapatkan keuntungan ekonomi makro,” kata dia.

Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52d8f7817a840/pemerintah-jamin-kepastian-badan-hukum-ketenagalistrikan

 
error: