Pengadaan Tanah Menurut UU No 2 Tahun 2012

Pengadaan Tanah Menurut UU No 2 Tahun 2012

UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah menyebutkan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

OBJEK PENGADAAN TANAH

Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

KEGIATAN MENYEDIAKAN TANAH

Kegiatan menyediakan tanah diselenggarakan melalui tahapan: perencanaan; persiapan; pelaksanaan; dan penyerahan hasil.

  1. Perencanaan
  • Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah didasarkan atas RTRW dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.
  • Perencanaan Pengadaan Tanah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat: maksud dan tujuan rencana pembangunan; kesesuaian dengan RTRW dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah; letak tanah; luas tanah yang dibutuhkan; gambaran umum status tanah; perkiraan waktu pelaksanaan; perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; perkiraan nilai tanah; dan rencana penganggaran.
  • Dokumen perencanaan disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah. Dokumen perencanaan diserahkan kepada pemerintah provinsi.
  1. Persiapan
  • Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan melaksanakan: pemberitahuan rencana pembangunan; pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan Konsultasi Publik rencana pembangunan.

Pemberitahuan rencana pembangunan disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung.

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Pendataan awal dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan. Hasil pendataan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan.

Konsultasi Publik dilaksanakan dalam waktu 60 hari kerja untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak. Kesepakatan dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 hari kerja.

  1. Pelaksanaan
  • Pelaksanaan Pengadaan Tanah meliputi: inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; penilaian Ganti Kerugian; musyawarah penetapan Ganti Kerugian; pemberian Ganti Kerugian; dan pelepasan tanah Instansi.
  • Setelah penetapan lokasi pembanguna), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. Beralihnya hak dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.
  1. Penyerahan hasil
  • Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah: pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak telah dilaksanakan; dan/atau pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri.
  • Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil Pengadaan Tanah

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN

  • Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk: uang; tanah pengganti; permukiman kembali; kepemilikan saham; atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
  • Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak. Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah dan/atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung.
  • Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib: melakukan pelepasan hak; dan menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
  • Bukti penguasaan atau kepemilikan merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.
  • Apabila Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.

 

 

Sumber: https://petitehukum.wordpress.com/2015/04/15/pengadaan-tanah-menurut-uu-no-2-tahun-2012/

 
error: