Solusi Perundang-Undangan, Institusi & Gugus Tugas

 

Pemahaman amanat Konstitusi, pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa sumber daya alam (SDA) dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pemahaman tersebut tidak diterjemahkan secara sempit, yang hanya untuk peningkatan produksi, pendapatan negara (APBN/devisa). Haruslah diterjemahkan secara menyeluruh dan utuh, yaitu: menguasai dan memilikidengan melibatkan seluruh potensi nasional Pusat dan Daerah di dalam seluruh kegiatan Industri sehingga terbangun kemampuan nasional berupa lebih banyak BUMN, swasta nasional, BUMD dan koperasi termasuk perusahaan barang dan jasa nasional, yang makin memiliki daya saing, berkemampuan untuk mengelola dan siap melakukan kegiatan serupa di pasar global. Jangan terjebak doktrin globalisasi bahwa pemerintah sebagai regulator tidak boleh berfungsi juga sebagai operator, banyak negara sukses di dunia mempraktekannya.

Kalau kita pelajari dengan mendalam maka “Ruh” Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 itu ada di PERPU Migas No.44 Tahun 1960 dan UU PERTAMINA No.8 tahun 1971.

Dan sudah terbukti bahwa UU PERTAMINA No.8 tahun 1971 dan konsep Production Sharing Contract (PSC) mampu mendongkrak Produksi Minyak Nasional yang semula sekitar 300.000 barel per hari (bph) di tahun 1967 menjadi puncaknya sekitar 1.600.000 bph ditahun 1978. Saat ini Konsep PSC ditiru oleh 22 negara penghasil migas bahkan Petronas dengan jelas meniru UU PERTAMINA No.8 tahun 1971 menjadi Undang-Undang Migasnya (Oil and Gas Act).

Hampir seluruh Negara penghasil Migas yang menerapkan konsep PSC berhasil sukses meng-eksploitasi sumberdaya migasnya untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyatnya. Suatu saat sumberdaya alam migas Indonesia akan habis terkuras. Apabila sebelum sumberdaya migas kita habis, dan Perusahaan Migas Nasional serta Perusahaan Migas Barang dan JasaNasional diberi kesempatan maksimal untuk berperan aktif mengelolanya, maka perusahaan-perusahaan nasional tersebut bisa mampu beroperasi di negara-negara produsen migas lainnya berdasarkan Pengalaman yang dimilikinya.

Bahwa membuat UU Migas yang baru, memerlukan waktu yang lama, menguras energi dalam perdebatan, karena banyaknya kepentingan kelompok dan golongan yang pasti dipaksakan untuk terakomodasi didalam UU Migas tersebut. Ini terbukti dimana setelah UU Migas No.22 tahun 2001 dibatalkan beberapa klausalnya oleh Mahkamah Konstitusi ditahun 2003, ternyata sampai saat ini di tahun 2015 UU Migas tersebut belum di revisi atau disempurnakan. Mengingat kondisi Ketahanan Energi kita sudah terancam, maka jalan paling baik dan tepat adalah membatalkan UU No.22 tahun 2001, dan merperlakukan kembali UU PERTAMINA No.8 tahun 1971 dengan melakukan penyempurnaan serta revisi dan dibuat Peraturan Pemerintahnya (PP). Pembatalan UU No.22 tahun 2001 tersebut dan pemberlakuan kembali UU PERTAMINA No.8 tahun 1971 dapat dilakukan melalui PERPU oleh Presiden.

Pemberlakuan kembali dan Penyempurnaan UU PERTAMINA No.8 tahun 1971 tersebut beserta Peraturan Pemerintah-nya, tentu harus dapat memberikan akomodasi kepada Investor asing yang masih kita butuhkan dalam eksplorasi new frontier (deep sea). Akomodasi berupa kepastian hukum atas investasi, kemudahan perijinan, menciptakan iklim Investasi yang kondusif dan penawaran bagi hasil yang menarik.

Segera laksanakan ketentuan Kepmen ESDM No.001 tahun 2008 tentang optimalisasai ekploitasi atas sumur-sumur tua dan No.003 tahun 2008 tentang optimalisasi eksploitasi lapangan tua atau lapangan terlantar.

Berdasarkan kajian BP Migas bahwa apabila sumur tua dan lapangan terlantar atau lapangan tua dioptimalkan eksploitasinya maka akan menyumbang produksi nasional sekitar 300.000 bph. Disisi lain Kepmen No.001 tahun 2008 perlu direvisi dan disempurnakan disebabkan pada pelaksanaan dan kenyataannya terjadi beberapa penyelewengan oleh oknum masyarakat dan oknum pemerintah daerah, seperti jual beli sumur tua, terlibatnya investor asing pada eksploitasi sumur tua, bahkan ada oknum yang mencari dana masyarakat diluar negeri. Atau terjadi pencurian minyak Pertamina dengan melakukan tapping di pipa distribusi minyak mentah yang dikamulflasekan sebagai produksi sumur tua, dan juga terjadinya kecelakaan sumur migas akibat upaya mencari minyak mentah dengan melakukan pengeboran yang ilegal dan denganalat & tata cara yang tidak mengacu kepada Standard Operation Procedur (SOP) atau ketentuan-ketentuan Health Safety and Enviroment ( HSE)yang ditetapkan oleh pemerintah atau Ditjen Migas untuk kegiatan eksplorasi migas.

Disisi lain, Kepmen No.003 tahun 2008 juga perlu direvisi dan disempurnakan agar terjadi kemudahan pada tingkat pelaksanaan optimalisasi eksploitasi lapangan tua ataulapangan terlantar milik Pertamina atau KKKS. Pada kenyataannya banyak lapangan tua milik Pertamina atau KKKS Asing yang ditelantarkan atau tidak dilakukan eksploitasi apapun, yang apabila diminati dan atau diminta oleh Perusahaan Migas Swasta Nasional, selalu dijawab bahwa lapangan tua tersebut akan di eksploitasi oleh Pertamina atau KKKS sendiri, padahal kenyataannya lapangan tersebut selama puluhan tahun tidak dilakukan eksploitasi apapun oleh Pertamina atau KKKS Asing.

Kondisi ini harus dirubah, mengingat kita harus menaikan produksi migas secara cepat. Saat ini Pertamina sudah banyak mengambil alih Lapangan Migas bekas KKKS Asing yang produksinya cukup besar (West Java, WMO kemudian di 2017 Blok Mahakam), maka sudah selayaknya lapangan tua yang kecil produksinya diberikan kepada Perusahaan Migas Swasta Nasional dan Pertamina hanya fokus pada lapangan minyak yang produksinya cukup besar. Ada banyak beneficial serta Multiplier Effect yang akan didapat, jika lapangan tua tersebut dikelola oleh Perusahaan Migas Swasta Nasional, diantaranya: produksi migas nasional pasti akan meningkat, adanya penguatan peran Perusahaan Migas Swasta Nasional, adanya pemakaian barang dan jasa produksi nasional, adanya lapangan pekerjaan di daerah tempat berlangsungnya operasi, serta adanya kegiatan ekonomi di daerah operasi, dan lain-lain.

Menegaskan kembali untuk membuat undang-undang tentang hemat energi dan membudayakannya agar masyarakat sadar tentang potensi darurat energi.

 

Langsung Dibawah Kendali Presiden

Terapkan manajemen satu atap dan terapkan perlakuan khusus bagi industri migas dan energi (lex spesialis) mengingat perannya sangat strategis, menyangkut National Security dan sifatnya yang inter-departemental dan berskala global untuk mengatasi darurat energi dalam lima tahun, disertai penyesuaian peraturan perundang-undangan secepat mungkin. Diperlukan organisasi yang fokus, bekerja efektif dan cepat, bukan hanya memberikan rekomendasi seperti yang sudah dilakukan Dewan Energi Nasional (DEN), tapi juga melakukan langkah-langkah operasional beserta pengendaliannya. China melakukannya dengan membentuk National Energy Administration dan berhasil mempraktekkannya.

Mengembalikan kedaulatan migas nasional ke tangan negara melalui pengembalian substansi PERPU MIGAS No.44 tahun 1960 (landasan ideologis migas nasional) dan UU PERTAMINA No.8 Tahun 1971 (landasan operasional migas nasional). Mengkonversi SKK MIGAS menjadi Direktorat Migas baru, Direktorat SKK MIGAS dan PT Pertamina Persero dilebur menjadi regulator dan operator sesuai UU PERTAMINANo.8 tahun 1971, langsung dibawah presiden (bukan lagi dibawah kendali menteri BUMN).

Pertamina diawasi oleh Dewan Komisaris Pemerintah Pertamina (DKPP) terdiri dari para menteri terkait (menteri ESDM sebagai ketua dan menteri lain sebagai anggota). Pertamina sebagai regulator maupun operator, sehingga semua kontrak lapangan produksi asing yang tidak diperpanjang otomatis diserahkan kepada negara melalui BUMN Pertamina, sebagai flag carrier perusahaan nasional, Pertamina sebaiknya dapat melakukan monetisasi atau fund raising terhadap cadangan dan produksinya untuk membantu akuisisi lapangan produksi asing oleh BUMN Pertamina, BUMD, Swasta Nasional dan Koperasi yang ikut dibinanya.

Wujudkan Undang-Undang Keberpihakan Nasional (National Interest Act) yang mendorong kemandirian dan tetap berwawasan global serta masukkan semangat keberpihakan nasional dalam semua UU, dahulukan sumber daya nasional dikelola oleh kemampuan usaha nasional serta batasi kebijakan globalisasi yang merugikan kepentingan nasional.

 

Pembentukan Satuan Kerja Gugus Tugas Khusus Peningkatan Produksi Nasional (SKGTKPP)

Mengingat pentingnya peningkatan produksi migas nasional secara menyeluruh, terarah, fokus dan dalam waktu cepat yaitu program jangka pendek lima tahun pertama, serta kompleks-nya permasalahan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait pusat dan daerah, maka diperlukan Satuan Kerja Gugus Tugas Khusus Peningkatan Produksi Nasional (SKGTKPP) yang hanya mempunyai tugas utama yaitu: menaikan produksi nasional secara cepat. Satuan Kerja Gugus Tugas Khusus tersebut diketuai dan dipimpin oleh Pertamina yang beranggotakan para senior pakar pelaku industri migas yang memilki rekam jejak, track record yang sudah terbukti. SKGTKPP tersebut akan mengevaluasi dan menginventarisasi lapangan minyak nasional yang berpotensi ditingkatkan produksinya dan melakukan perencanaan serta pleaksanaan peningkatan produksinya, baik yang sudah produksi maupun lapangan tua, lapangan terlantar dan sumur tua. SKGTKPP tersebut adalah lembaga sementara, Ad hock, organisasi yang kecil tetapi sangat efektif serta mempunyai kewenangan operasional dan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait baik pusat maupun daerah. Tugas dan kewenangan SKGTPP akan diatur didalam Peraturan Pemerintah. Dengan terbentuknya SKGTKPP tersebut semua perencanaan menaikan produksi nasional dapat terencana, terprogram, terukur, dan tercapai secara bertahap.

Sumber: http://www.aspermigas.org/index.php/ikhtisar/artikel/16-solusi-perundang-undangan-institusi-gugus-tugas

 
error: