Usaha Pengolahan Dan Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi

 

 Berdasar UU No 22 Tahun 2001 dan PP No 36 Tahun 2004

UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  mengatur Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan melalui 2 bentuk kegiatan usaha, yakni Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi, sedangkan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

Dari 2 penyelenggaraan Kegiatan usaha migas tersebut, Kegiatan Usaha Hilir berupa Pengolahan dan Pengangkutan yang menjadi perhatian untuk diamati. UU No 22 Tahun 2001 melalui ketentuan umum memberikan keterangan mengenai pengolahan dan pengangkutan sebagai berikut:

  • Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
  • Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Dalam pelaksanaanya UU ini memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dalam melakukan Kegiatan Usahapengolahan dan pengangkutan Migas. Kegiatan usaha tersebut dapat dilaksanakan oleh: badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; koperasi; usaha kecil; badan usaha swasta.

Kedua Kegiatan Usaha tersebut hanya dapat dilakukan oleh Badan Usahan yang telah disebutkan di atas setelah mendapatkan izin Usaha. Izin usaha ini diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Persyaratan Dan Tata Cara

Pengajuan Izin Usaha Pengolahan Dan Pengangkutan Migas

Permen ESDM No 7 Tahun 2005

Dalam pengaturannya baik UU No 22 Tahun 2001 maupun PP No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP No 30 Tahun 2009, tidak memberikan rincian teknis mengenai persyaratan dan tata cara Usaha Pengolaan dan Pengangkutan Migas. Pengaturan teknis tersebut diatur melalui Permen ESDM No 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Di dalam Permen tersebut disampaikan detil teknis bagi setiap Badan Usaha yang hendak melakukan Kegiatan usaha pengolahan dan pengangkuta Migas, yang secara singkat sebagai berikut:

  • Badan Usaha yang hendak melakukan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, maka pelaksanaannya dilakukan setelah mendapat Izin Usaha dari Menteri ESDM.
  • Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha Kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas dillengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis ditembuskan kepada Badan Pengatur.
  • Persyaratan Administratif
  1. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang
  2. Profil Perusahaan
  3. NPWP
  4. Surat Tanda Daftar Perusahaan
  5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
  6. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat
  7. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
  8. Persetujuan prinsip dari Pemda mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana
  9. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan
  • Syarat tambahan untuk administatif pengolahan minyak bumi atau gas bumi, berupa surat penyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri ESDM untuk pemenuhan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.
  • Persyaratan teknis
  1. Studi kelayakan pendahuluan
  2. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya
  3. Rencana sarana pengelolaan limbah
  4. Rencana studi lingkungan

Selain persyaratan teknis tersebut, Permen ESDM No 7 Tahun 2005 juga mengatur beberapa ketentuan syarat teknis lainnya yang wajib dilengkapi oleh setiap Badan Usaha yang mengajukan permohona Izin Usaha, yakni sebagai berikut:

Syarat wajib teknis lainnya pengolahan minyak bumi atau gas bumi

  1. Rencana pembangunan fasilitas dan sarana Pengolahan termasuk konfigurasi kilang dan teknologi proses yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 tahun
  2. Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku minyak bumi/gas bumi
  3. Kesepakatan jaminan penjualan produk hasil pengoalahan khusus LNG
  4. Rencana produksi, standard an mutu produk, serta pemasaram produksi

 Syarat wajib teknis lainnya pengangkutan BBM, BBG, LNG, LPG

  1. Rencana jenis, jumlah, dan kapasitas dan daerah operasi sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan
  2. Rencana produk, standar, dan mutu produk yang akan diangkut

 Syarat wajib lainnya pengangkutan Gas bumi melalui Pipa

  1. Rencana Pembangunan fasilitas dan sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa yang digunakan dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 tahun
  2. Kesepakatan jaminan pasokan bahan baku gas bumi
  3. Kesepakatan jaminan penjualan produk, rencana produksi, standard dan mutu produk, serta pemasaran produksi

 Pemberian Izin Usaha Sementara

UU No 22 Tahun 2001 dan PP No 36 Tahun 2004 tidak mengatur adanya tahapan pemberian Izin Usaha Sementara sebelum Badan Usaha mendapatkan Izin Usaha. Pengaturan tersebut terdapat dalam Permen ESDM No 7 Tahun 2005. Izin Usaha Sementara diberikan kepada Badan Usaha apabila:

  1. DIrjen Migas telah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis yang diajukan badan usaha.
  2. Badan Usaha melakukan presentasi klarifikasi persyaratan administrasi dan teknis dan kinerja perusahaan.
  3. Peninjauan lokasi untuk memeriksa kesusaian data dan informasi mengenaj rencana kegiatan Badan Usaha.
  4. Permohonan Izin disetujui, Dirjen Migas memberikan izin usaha sementara kepada Badan Usaha dengan jangka waktu 3 tahun, yang dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 2 tahun.

Untuk Permohonan yang tidak disetujui, Dirjen Migas memberitahukan kepada Badan Usaha disertai alasan-alasan penolakan.

Pemberian Izin Usaha

Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan dan kewajiban yang termuat di dalam izin usaha sementara diusulkan oleh Dirjen Migas kepada Menteri ESDM untuk menyetujui Izin Usaha. Menteri ESDM memberikan Izin Usaha Pengolahan, dan izin Usaha Pengangkutan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja setelah diterimanya usalan Dirjen Migas.

Pelaksanaan Izin Usaha Dan Sanksi

  1. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib melaksanakan pembangunan fasilitas dan sarana pengolahannya sesuai dengan rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengolahan yang disetujui. Sedangkan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan wajib terlebih dahulu melengkapi perizinan di bidang transportasi dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Izin Usaha Sementera dapat dibatalkan Dirjen Migas apabila pemegang Izin Usaha sementara tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; tidak menaati petunjuk teknis dari Dirjen atau instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Pemberian teguran tertulis, penangguhan dan pembekuan kegiatan usaha pengolahan dan pengangkutan, serta pencabutan Izin Usaha kepada setiap Badan Usaha yang melakukan pelanggaran, pengulangan, serta tidak menaati persyaratan Izin Usaha.

 

Sumber: https://petitehukum.wordpress.com/2015/04/21/usaha-pengelolaan-dan-pengangkutan-minyak-dan-gas-bumi/

 
error: