Workshop Hukum Pertanahan BOT/BGS Pemanfaatan Tanah HPL

banner

regis

fee & brosur

 

 

 

Pemanfaatan aset tetap milik Pemda (Pemerintah Daerah) berupa tanah-tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional yang tidak mengubah status kepemilikannya, adalah semata-mata bertujuan untuk mengoptimalisasikan aset tanah tersebut yang dapat memberikan peluang untuk menambah pendapatan asli daerah.
Adapun bentuk pemanfaatannya dengan melakukan perjanjian B.O.T.(Build Operate Transfer) atau lebih dikenal dengan istilah BGS (Bangun Guna Serah) yang diatur dalam Permendagri No.19 Tahun 2016, yaitu antara Pemda sebagai pemilik tanah dan mitra swasta sebagai penerima penguasaan atas tanah Pemda untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Perjanjian ini menjadi dasar pembentukan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara Pemda dengan swasta sebagai mitra B.O.T.
Bagi pihak swasta, pelaksanaan B.O.T. adalah merupakan payung hukum untuk memanfaatkan tanah Pemda sebagai obyek perjanjian untuk tujuan komersial. Sedangkan bagi Pemda merupakan salah satu cara melaksanakan efisiensi atas pengeluaran dana dari APBD, dimana Pemda dapat memperoleh fasilitas baik dalam bentuk gedung, apartemen, hotel, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya tanpa harus mengeluarkan dana dari APBD.
Adanya aset berupa hak atas tanah sebagai obyek perjanjian B.O.T. berupa BOT diatas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan sebagian besar di tanah Hak Pengelolaan, maka perlu memahami norma-norma hukum atas tanah selama perjanjian berlangsung dan juga aspek hukum perjanjiannya agar bila terjadi sengketa dikemudian hari, dapat diperoleh solusi terbaik dan bermartabat dalam penyelesaiannya.

Keuntungan mengetahui workshop ini :

Memahami kiat-kiat komersial dalam perjanjian B.O.T (Build, Operate, Transfer) atau Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS), Terkait Dengan Pemberian Hak Pemanfaatan Tanah-tanah HPL, HM, HGB Dan Hak Pakai untuk Kepentingan Swasta.
• Memahami perbedaan antara “Tanah Negara” dengan “ Tanah Yang Dikuasai Negara” ;
• Mengetahui norma-norma hukum atas obyek perjanjian BOT terkait hak atas tanah: Hak Milik(HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan (HPL):
a) HM diatas HPL,
b) HGB diatas Tanah Negara/atau Tanah HPL atau Hak Pakai, atau
c) Hak Pakai diatas Tanah HPL ;
• Memahami perjanjian BOT sebagai solusi pemanfaatan tanah-tanah HPL & tanah Hak Pakai ;
• Mengetahui hak-hak atas tanah terkait dan peralihannya menurut ketentuan hukum positip Indonesia ;
• Mengkaji perjanjian BOT dari aspek hukum pertanahan, yaitu:
a) BOT di atas tanah Hak Milik dengan diberikan hak baru berupa HGB/Hak Pakai & prosedurnya ;
b) BOT diatas tanah dengan alas HGB atau Hak Pakai ;
c) BOT diatas tanah HPL, dengan pemberian hak baru berupa HGB & Hak Pakai ;
• Kajian atas boleh/tidaknya obyek tanah BOT dapat dijaminkan kepada Bank ;
• Prinsip-prinsip pelaksanaan perjanjian BOT pada Pemda/BUMN ;
• Ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan prinsip BOT ;
• Memahami karakteristik (pasal 1234 KUHPerdata), fungsi dan sifat perjanjian BOT/BGS ;
• Memahami keabsahan suatu perjanjian ;
• Mengetahui hubungan hukum yang kongkrit antara pemilik tanah (Pemda) dengan pengguna tanah (mitra swasta/penerima BOT) ;
• Mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam Due Diligence atas status Badan Hukum pihak swasta sebagai mitra BOT ;
• Mengetahui hal-hal penting yang harus diatur dalam perjanjian BOT ;
• Mengetahui Negative Covenant terhadap pihak ke-3 (pasal 221 ayat 1 Permendagri No.19 Tahun 2016)
• Mengetahui perlindungan hukum dalam perjanjian BOT bila terjadi wanprestasi & perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak;
• Mengetahui permasalahan dan solusi terhadap kasus-kasus yang timbul dalam perjanjian BOT ;
• Contoh kontrak BOT.

Target Peserta Kegiatan

• Legal Staf/Manager
• Advocate /Lawyer
• Legal Counsel
• Akuntan, Auditor
• Mahasiswa
• Umum, dan lain-lain

Pembicara

• Retno S.Darussalam, S.H., MKn., Managing Partner Jure Partnership dan Partner Suria Nataadmadja & Associates.
• Dr. Samuel M.P.Hutabarat, S.H.,M.H., Partner Andriani, Riani & Hutabarat (arhlawoffice).

Tempat Pelaksanaan

Hotel Sofyan Inn Tebet, Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Kav 23, Tebet Barat-Jakarta Selatan.

Waktu

Selasa-Rabu, 10-11 April 2018
Selasa-Rabu, 17-18 Juli 2018

Fasilitas

• Flash disk berisi materi pelatihan
• Sertifikat
• Seminar kit
• Alat tulis: Pulpen dan buku catatan
• Dokumentasi kegiatan
• Training room with Full AC facilities and multimedia
• Lunch and twice coffee break every day of training
• Qualified Instructor

Materi Workshop:

Hari I:

Pembicara:
Retno S.Darussalam, S.H., MKn., – Managing Partner Jure Partnership dan Partner Suria Nataadmadja & Associates.

• Perbedaan antara “Tanah Negara” dengan “ Tanah Yang Dikuasai Negara” ;
• Norma-norma hukum atas obyek perjanjian BOT terkait hak atas tanah: Hak Milik(HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Pengelolaan (HPL):
– HM diatas HPL,
– HGB diatas Tanah Negara/atau Tanah HPL atau Hak Pakai, atau
– Hak Pakai diatas Tanah HPL ;
• Perjanjian BOT sebagai solusi pemanfaatan tanah-tanah HPL & tanah Hak Pakai ;
• Hak-hak atas tanah terkait dan peralihannya menurut ketentuan hukum positip Indonesia ;
• Mengkaji perjanjian BOT dari aspek hukum pertanahan, yaitu:
– BOT di atas tanah Hak Milik dengan diberikan hak baru berupa HGB/Hak Pakai & prosedurnya ;
– BOT diatas tanah dengan alas HGB atau Hak Pakai ;
– BOT diatas tanah HPL, dengan pemberian hak baru berupa HGB & Hak Pakai ;
• Kajian atas boleh/tidaknya obyek tanah BOT dapat dijaminkan kepada Bank ;
• Prinsip-prinsip pelaksanaan perjanjian BOT pada Pemda/BUMN ;
• Ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan prinsip BOT .

Hari II:

Pembicara:
Dr. Samuel M.P.Hutabarat, S.H.,M.H., – Partner Andriani, Riani & Hutabarat (arhlawoffice).

• Karakteristik (pasal 1234 KUHPerdata), fungsi dan sifat perjanjian BOT/BGS ;
• Keabsahan suatu perjanjian ;
• Hubungan hukum yang kongkrit antara pemilik tanah (Pemda) dengan pengguna tanah (mitra swasta/penerima BOT) ;
• Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Due Diligence atas status Badan Hukum pihak swasta sebagai mitra BOT ;
• Hal-hal penting yang harus diatur dalam perjanjian BOT ;
• Negative Covenant terhadap pihak ke-3 (pasal 221 ayat 1 Permendagri No.19 Tahun 2016)
• Perlindungan hukum dalam perjanjian BOT bila terjadi wanprestasi & perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak;
• Permasalahan dan solusi terhadap kasus-kasus yang timbul dalam perjanjian BOT ;
• Contoh kontrak BOT.

Informasi Pendaftaran

EMLI Training,
Office : (021) 52906824
Syafrudin : 0812 8431 9091
email : event@emlitraining.com

 

Setiabudi Building 2 Lantai 6 No. 603H

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 62

Jakarta 12920 Indonesia

0 2 1 – 5 9 2 0 6 8 2 4

event@emlitraining.com www.emlitraining.com

 

Untuk penawaran, rundown lengkap kegiatan, serta formulir pendaftaran silahkan menghubungi kami di 021-5290 6824

Catatan:

* Penyelenggara berhak melakukan perubahan terhadap isi program, tempat, serta penggantian pembicara/topik jika ternyata dikemudian hari keadaan yang berada diluar kontrol penyelenggara.

 
error: